Solusi Hutang Kartu Kredit

Hasil Keringanan tanggal 28 Desember 2011

2011-12-29T20:33:00.000-08:00

Hasil Reschedule Tanggal 22 Desember 2011

2011-12-29T20:11:00.000-08:00


Total hutang sebelum discount Rp. 8.400.000,-

Hasil Reschedule Tanggal 02 November 2011

2011-11-02T00:57:00.000-07:00

Hasil Pelunasan Tanggal 18 Oktober 2011

2011-10-18T20:48:00.000-07:00

Hasil Keringanan Tanggal 26 September 2011

2011-09-27T09:26:00.000-07:00

Klik pada gambar untuk perbesar

Klik pada gambar untuk perbesar.

Hasil Reschedule tgl 07 Sept '11

2011-09-08T23:03:00.001-07:00

Keringanan Tanggal 29 Juli 2011

2011-07-29T05:02:00.001-07:00

Hasil Keringanan Pelunasan Standard Chartered Bank Tanggal 29 Juli 2011

Keringanan Tanggal 29 Juli 2011

2011-07-29T05:01:00.000-07:00

Keringanan Reschedule Bank Mandiri Tanggal 29 Juli 2011

Keringanan Tanggal 21 Juli 2011

2011-07-29T04:58:00.000-07:00

Keringanan Pelunasan Standard Chartered Bank Tanggal 21 Juli 2011

Keringanan Tanggal 27 Juli 2011

2011-07-29T04:53:00.000-07:00

Contoh Keringanan Reschedule Bank Mega Tanggal 27 Juli 2011

Contoh reschedule 6 May 2011

2011-05-16T09:21:00.000-07:00

Hasil Reschedule Niaga Tgl 21 April 2011

2011-04-20T21:10:00.000-07:00

Contoh Pelunasan Tgl 20 April 2011

2011-04-20T00:37:00.000-07:00

Total hutang sebelum discount adalah Rp. 15.000.000,-

Contoh Pelunasan Tgl 12 April 2011

2011-04-12T23:32:00.000-07:00

3 Jurus Kurangi Hutang Kartu Kredit

2010-03-28T08:22:00.000-07:00

Pada masa di mana setiap orang bisa dengan mudahnya membuat kartu kredit seperti sekarang, konsumen makin bebas membeli barang konsumsi tanpa sadar tingginya bunga kartu kredit. Akibatnya banyak konsumen yang terjerat hutang kartu kredit. Bila Anda termasuk dalam kelompok ini, maka Anda perlu menerapkan jurus jitu berikut untuk mencegah agar Anda tidak diusik oleh penagih hutang.

1. Prioritaskan Bunga Terbesar

Tagihan kartu kredit akan berbunga dan bunganya akan berbunga lagi. Itu sebabnya, Anda harus membayar lunas tagihan Anda. Bila dananya tak cukup, prioritaskan untuk membayar tagihan kartu kredit dari bank yang menerapkan bunga paling tinggi. Terutama bila Anda memiliki hutang kartu kredit lebih dari satu. Misalnya saja Anda berhutang 2 juta rupiah pada bank A yang menerapkan bunga 10 % dan 1 juta rupiah pada bank B yang membebankan suku bunga 8 %. Berarti pelunasan hutang yang wajib Anda prioritaskan adalah hutang dari bank A.

2. Satukan Tagihan dalam Satu Rekening

Bila Anda menunggak hutang kartu kredit pada beberapa bank, pindahkan tagihan tersebut pada salah satu bank yang membebankan suku bunga paling rendah. Anda juga bisa melapor pada bank penerbit kartu kredit tersebut bahwa Anda ingin memindahkan rekening kartu kredit, karena persaingan antar bank yang tinggi biasanya mereka berani menawarkan bunga lebih rendah.

3. Gunakan untuk Barang Tahan Lama

Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan kehadiran kartu kredit, asalkan dipakai dengan tepat dan disiplin dalam pembayaran. Gunakan kartu kredit untuk membayar barang-barang yang memberikan nilai lebih meski Anda sudah melunasi pembayarannya. Misalnya untuk biaya pendidikan atau membeli komputer. Hindari menggesek kartu kredit untuk membayar tiket konser, biaya liburan, atau makan di restoran.

Yang perlu dipahami, kartu kredit adalah cara untuk meminjam uang dari bank selama 25-30 hari. Manfaatkan waktu ini untuk membayar tagihan kartu kredit sehingga Anda aman dari bunga.

*dikutip dari mangkubumi34mdn.multiply.com

Ketika Kartu Kredit Ditangani Agen

2010-02-24T08:39:00.000-08:00

Ketika anda tidak sanggup melunasi kembali tagihan kartu kredit dan pihak bank sudah mulai melakukan teror by terornya maka sudah dapat dipastikan kepanikan dan kekhawatiran akan menjadi santapan anda hari demi hari.

Teror-teror yang dilakukan oleh pihak bank, menurut pengalaman saya, biasanya ada 2 cara teror yang dilakukan melalui telepon yang setiap saat akan menghubungi anda tanpa mengenal waktu atu teror melalui "delivery" yakni karyawan bank bagian collection mendatangi alamat anda untuk mengambil uang tagihan yang seharusnya anda bayar. Untuk menghadapi mereka, sudah sepatutnya anda menanyakan terlebih dahulu surat tugas mereka. Jangan dilayani jika mereka tidak mampu menunjukkan surat tugasnya. Setiap karyawan bank bagian collection yang ditugaskan senantiasa dilengkapi surat tugas yang ditandatangani atasannya dan tentu saja akan dibuktikan lebih lanjut dengan ID card yang terpajang manis di saku kemejanya.

Jika tagihan kartu kredit anda tertunggak selama 3 - 6 bulan biasanya bank akan menggunakan jasa agen. Jasa agen ini ada yang dilakukan perorangan atau yang dikoordinir melalui suatu badan usaha. Penentuan apakah agen tersebut perorangan atau badan usaha bisa dilihat cara penanganan yang dilakukan mereka. Jika agen tersebut langsung mendatangi alamat anda, itu artinya mereka bergerak secara perorangan namun jika sebelumnya mereka mengirim atau menyerahkan surat peringatan terlebih dahulu maka sudah dapat dipastikan mereka terkoordinir melalui suatu badan usaha.

Mengenai badan usaha dari jasa agen ini saya menemukan kantor pengacara yang melakukan hal tersebut. Terlepas dari apakah benar mereka merupakan pengacara atau tidak, menurut saya, tidaklah terlalu elegant jika ada seorang pengacara melakukan hal tersebut. Alasannya tentu saja adalah tidak jarang debt collector dari kantor pengacara tersebut malah mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena sudah dalam wadah "Kantor Pengacara" para debt colletor tersebut seolah-olah sudah merasa aman dan bebas hukum untuk melakukan intimidasi ke nasabah. Ini jelas mencoreng citra dari pengacara itu sendiri khan ?

Bagi nasabah yang didatangi debt collector semacam ini sebaiknya sebelum melayaninya tanyakan dulu surat kuasa mereka. Umumnya mereka mengatasnamakan dari bank tapi tidak memiliki surat kuasa dari bank yang menyatakan telah menunjukkan mereka untuk melakukan penagihan. Jika mereka tidak bisa menunjukkan surat kuasa tapi tetap memaksakan kehendaknya, saran saya sebaiknya anda harus berani tegas mengancam mereka untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

(dikutip dari Advokadku.com)

BIAYA DAN BUNGA KARTU KREDIT

2010-02-24T08:36:00.000-08:00

Umumnya, dalam kartu kredit yang anda miliki, tidak kurang ada 9 (sembilan) item biaya yang akan dipungut oleh Bank penerbit kartu kredit kepada anda sebagai debitur. Ke – 9 item biaya tersebut adalah :

1. Biaya iuran tahunan. Iuran tahunan dibayarkan pada awal keanggotaan kartu dan setiap perpanjangan kartu kredit yang anda miliki. Iuran tahunan akan langsung dibebankan dan tercetak pada lembar pemberitahuan tagihan.
2. Biaya bunga. Turunan dari biaya bunga ada 4 item yakni bunga pembelanjaan, bunga penarikan tunai, bunga cicilan dan bunga transfer balance.
3. Biaya penarikan tunai. Kalau anda melakukan penarikan tunainya di dalam negeri akan dikenakan bunga 4 % atau minimal kena biaya Rp. 20.000 per –transaksi. Kalau penarikannya dilakukan diluar negeri, akan dibebankan biaya sebesar USD 1.75 + 0,33 %
4. Biaya Administrasi. Akan dikenakan biaya administrasi beserta bunga apabila pembayaran tagihan kartu kredit dilakukan setelah tanggal pembayaran dan atau pembayaran anda kurang dari minimum payment.
5. Biaya keterlambatan. Ada 2 turunan dalam item biaya ini, yaitu dunning fee dan collection fee. Masing-masing turunan menetapkan fee minimal Rp 50.000,- maksimal sebesar 5 % dari total tagihan anda. Keseluruhan ditagihkan bila pembayaran tagihan kartu kredit dilakukan setelah 30 hari tanggal pembayaran atau anda melakukan pembayaran kurang dari minimum payment.
6. Biaya over limit. Jika transaksi yang anda lakukan melebihi batas kredit yang seharusnya maka bank akan “mencekik dan menghisap” anda hidup-hidup. Waspadalah !!
7. Biaya penggantian kartu.
8. Biaya permintaan salinan lembar pemberitahuan tagihan.
9. Biaya cek/ bilyet giro yang ditolak.

Kisaran tarif biaya diatas berbeda, tergantung dari kebijakan yang ditetapkan bank penerbit kartu kredit yang anda miliki. Bila bank penerbit kartu kredit tersebut adalah BUMN, maka tarif biaya yang ditetapkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan bank penerbit kartu kredit swasta. Untuk bank penerbit kartu kredit swasta juga harus dicermati, apakah swastanya itu swasta dalam negeri atau swasta asing. Kalau swasta asing, tentunya akan lebih tinggi dalam menetapkan tarif biayanya.

Perlu diingat, tarif biaya termasuk bunga tagihan kartu kredit yang ditetapkan oleh semua bank penerbit adalah tarif flat (bertingkat). Tidak akan turun, meskipun ada fenomena fluktuatif atas biaya dan bunga pada industri perbankan. Kalaupun ada perubahan biaya dan bunga tagihan, yang cenderung naik, bank penerbit kartu kredit dapat menetapkannya tanpa memberitahukan anda sebagai debitur terlebih dahulu sehingga kelak anda sebagai debitur kartu kredit pun tidak punya pilihan untuk menerima atau menolak tentang biaya dan ketentuan tarif yang ditetapkan. Kondisi inilah yang berpotensi dapat merugikan anda sebagai debitur kartu kredit karena ada kemungkinan anda semakin dalam terperosok dalam tagihan kartu kredit.

PRAKTEK CURANG BANK DALAM KARTU KREDIT

2010-02-24T08:32:00.000-08:00

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”
~Pasal 1337 KUHPerdata~

Pahamin seksama tentang perjanjian dan ketentuan kartu kredit. Dalam perjanjian dan ketentuan kartu kredit yang ditetapkan oleh bank penerbit kartu kredit, hak-hak anda sebagai nasabah secara jelas dan tegas telah dikebiri. Ini adalah praktek curang bank dalam kartu kredit, baik menurut hukum, kesusilaan dan atau ketertiban umum.

Praktek curang tersebut adalah :

1. Bertukar informasi tentang data atau identitas pemegang kartu kredit dengan card center lainnya.
2. Mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga.
3. Menetapkan klausul mengenai perhitungan bunga dan biaya-biaya lain yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan bank tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.
4. Mengubah/ menambah persyaratan dan ketentuan, dan perubahan/ penambahan yang mengikat sejak saat diakannya perubahan tanpa harus pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.
5. Atas kebijaksanaannya sendiri tanpa harus memberitahu pemegang kartu dan tanpa memberi alasan, berhak melarang atau merubah batas kredit pemegang kartu atau menolak dengan cara lainnya, baik untuk selamanya ataupun sementara atau mengakhiri keanggotaan dan mencabut semua hak baik yang melekat pada penggunaan dari kartu kredit ataupun hak lainnya dan selanjutnya berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada semua pedagang dan setiap orang yang berkepentingan mengenai pencabutan hak tersebut.

Bab III Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/ 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah secara tegas – tegas menyatakan :

“(1) Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

(2) Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain”.

Bahwasanya pada awal penawaran kartu kredit, dalam form aplikasi kartu kredit, Bank tidak pernah mencantumkan klausul atau setidak-tidaknya menjelaskan mengenai pertukaran informasi data atau identitas anda sebagai nasabahnya kelak. Yang dilakukan Bank penerbit kartu kredit hanyalah menerbitkan buku tentang petunjuk penggunaan kartu kredit dimana dalam buku petunjuk tersebut telah tercantum tentang hak (yang ditetapkan secara sepihak) bank penerbit untuk memberikan dan menyebarluaskan data pribadi nasabah. Anda sebagai nasabah telah terpasung, dibutakan oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat Bank secara sepihak.

Apapun alasannya, secara hukum perbankan, tanpa adanya jaminan tertulis dari yang berangkutan Bank tidak boleh memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabahnya kepada pihak lain, terlebih-lebih dengan tujuan komersil untuk meningkatkan potensi pasar kartu kredit yang diterbitkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/ 2005.

Selain melanggar kedua pasal Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/ 2005 di atas, dari sisi perlindungan konsumen pun, Bank telah melakukan melanggar Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang pada pokoknya menyatakan pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Ancaman hukuman bagi pelanggaran pasal 18 undang-undang tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perbuatan curang lain yang dilakukan Bank dalam kartu kredit adalah menetapkan klausul mengenai perhitungan bunga dan biaya-biaya lain yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan bank tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu. Penetapan klausul tersebut jelas-jelas bertentangan dengan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/6/PBI/2005 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH.

Dalam Pasal 6 PBI No. 7/6/PBI/2005, Bank Indonesia menetapkan Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank. Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis yang kelak dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

Dari uraian sedikit mengenai kecurangan Bank dalam penerbitan kartu kredit diatas, maka layak dan patut dikatakan bahwa sesungguhnya kartu kredit merupakan produk perbankan yang cacat hukum. Sudah seharusnya Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan bank dalam kartu kredit, yang sekali lagi ditegaskan, cenderung mengabaikan hak-hak nasabah.

Nb. Terima kasih untuk Citra Florenca Eka Putri atas informasinya

(Dikutip dari Advokatku.com)

BLACK LIST BI, Rumor Sesat Menyesatkan

2010-02-24T03:25:00.000-08:00

Mungkin Anda pernah mendengar istilah Black List BI (Bank Indonesia) ketika membicarakan dengan pihak Bank/ masyarakat masalah seputar penyelesaian tagihan Kartu Kredit dan atau Kredit Tanpa Anggunan. Atau saat ini, anda sedang bertanya-tanya tentang istilah tersebut. Akhir dari semua pertanyaan adalah, apakah benar Bank Indonesia mengeluarkan daftar gelap nasabah debitur ? mari kita bahas hal ini bersama-sama, bagi Anda, pembaca, yang tidak sependapat silahkan beri tanggapan, tentunya dengan referensi dasar hukum yang jelas dan tegas.

Berdasarkan penelusuran data dan informasi yang dilakukan, saya belum menemukan referensi dasar hukum tentang kegiatan pendataan “black list BI”. Yang baru saya temukan dan saya pahami, berdasarkan keterangan seorang teman yang bekerja sebagai legal manager di suatu Bank Swasta, dapat dipastikan bahwasanya istilah “black list BI” tidak ada dalam praktek sehari-hari perbankan Indonesia. Yang ada, dikenal dan dipraktekkan oleh bank adalah kegiatan penyampaian informasi debitur yang menyangkut penyediaan dana (kredit) dan keuangan seorang/ beberapa debitur Bank yang disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia. Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur ini didasarkan pada PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/ 8 /PBI/2005 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR .

Penyampaian informasi debitur ini dilakukan tidak ada kaitannya dengan permasalahan kredit yang disalurkan Bank kepada nasabah debitur. Juga tidak menjadi patokan bahwa informasi nasabah debitur yang dilaporkan tersebut adalah nasabah yang ber-“masalah”.

Lalu, kapan seorang nasabah masuk dalam daftar informasi debitur ? jawabnya adalah pada saat seorang nasabah menerima kredit yang disalurkan bank kepadanya. Sejak sang nasabah menerima kredit maka Bank kreditur wajib menyampaikan informasi nasabah debitur tersebut kepada Bank Indonesia. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 5 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/ 8 /PBI/2005 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR yang menegaskan :

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, terkini, dan tepat waktu.
(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
(3) Pelapor bertanggung jawab atas isi dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kegiatan penyampaian informasi debitur bank kepada Bank Indonesia dilakukan dengan maksud memperlancar proses penyediaan dana (penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, penempatan, tagihan lainnya, dan transaksi rekening administratif serta bentuk penanaman dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dalam hal ini bank bertindak sebagai kreditur) mempermudah penerapan manajemen risiko, dan bertukar informasi antar bank tentang profil dan kondisi debitur guna membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas seorang/ beberapa Debitur. Adapun perincian penyampaian informasi debitur ini meliputi informasi mengenai:

a. Debitur;

Informasi ini berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Kartu Tanda Penduduk, dan keterkaitan debitur dengan Bank dari sisi kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keuangan.

b. pengurus dan pemilik;

Informasi pengurus dan pemilik antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Kartu Tanda Penduduk, jabatan, dan pangsa kepemilikan.

c. fasilitas Penyediaan Dana;

Informasi fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis Penyediaan Dana (kredit yang diberikan bank kepada nasabah debitur, termasuk dalam hal ini juga tentang cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain), jumlah fasilitas yang diberikan dan kolektibilitas, termasuk Penyediaan Dana yang dihapus buku, yang dihapus tagih, serta yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan.

d. agunan;

Informasi agunan antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai taksasi, lokasi agunan, dan jenis pengikatan.

e. penjamin;

Informasi penjamin antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, nomor Kartu Tanda Penduduk, akta pendirian, dan bagian yang dijamin.

f. laporan keuangan Debitur.

Informasi laporan keuangan Debitur antara lain berisi informasi mengenai neraca dan laba rugi.

Informasi profil dan kondisi debitur ini dihimpun dalam suatu pusat informasi kredit (credit bureau) yang dikelola oleh Bank Indonesia dalam hal ini Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Bagian Data Perbankan.

Apakah dengan masuknya informasi debitur dalam Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia berarti merugikan debitur ? berapa lama informasi profil debitur masuk dalam Pusat Informasi Kredit tersebut ?

Sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan Pusat Informasi Kredit yakni memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen risiko, dan bertukar informasi antar bank tentang profil dan kondisi debitur guna membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas seorang/ beberapa Debitur tentunya untuk mengukur merugikan tidaknya bagi debitur harus dilihat dari 2 (dua) sisi kepentingan yakni kepentingan si nasabah debitur dengan kepentingan bank itu sendiri yang tentunya kepentingan masing-masing pihak adalah sangat berbeda satu sama lain. Mengenai berapa lama informasi profile debitur disimpan Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia, jawabnya, informasi tersebut akan selalu tersimpan dalam database Pusat Informasi Kredit mengingat Bank Indonesia berkepentingan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan dalam rangka memperoleh informasi debitur secara efisien dan efektif.

*Dikutip dari Advokadku.com.

Contoh-contoh Reschedule & Pelunasan Terbaru

2010-01-07T03:50:00.000-08:00